Hakikat Pembukaan UUD 1945 - Ruang Pendidikan

Hakikat Pembukaan UUD 1945


Hakikat dari Pembukaan UUD 1945 adalah memiliki kedudukan yang terpisah, lebih tinggi dan menjadi sumber dari pasal – pasal dalam Undang – Undang Dasar 1945. Pengertian terpisah bukan berarti Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 tidak ada hubungannya sama sekali dengan pasal – pasal UUD 1945. Justru pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan kausal organis (sebab akibat) dimana pasal – pasal dalam UUD 1945 menciptakan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.Karena kedudukan yang “terpisah” inilah maka Pembukaan UUD 1945 lebih tinggi dari pada bagian pasal – pasal UUD 1945.
ruangpendidikan.net



Pembukaan UUD 1945 berisi rumusan Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus sebagai norma fungamental negara (staat fundamental norm).oleh karena itu, Pembukaan UUD 1945 berkedudukan lebih tinggi dari pada pasal – pasal UUD 1945, Pasal – pasal dalam UUD 1945 pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai – nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini dinyatakan dalam bagian Penjelasan UUD 1945.Dalam bagian Penjelasan Umum III dinyatakan sebagai berikut.Undang – undang dasar menciptakan pokok – pokok pikiran ini dalam pasal – pasalnya.Pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah Pancasila.Dengan demikian, Pancasila merupakan inti dari Pembukaan UUD 1945.

 Sebuah konstitusi  mutlak diperlukan sebagai prasyarat sebuah negara. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai aturan – aturan baku sebagai pedoman hidup, yaitu UUD 1945. Pembukaan UUD pada hakikatnya merupakan pernyataan terperinci tentang kemerdekaan negara.Pokok – pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan undang – undang dasar merupakan perwujudan visi, misi, tujuan, dan cita – cita berdirinya negara.Pembukaan konstitusi adalah gambaran dari karakter khas sebuah bangsa.Oleh sebab itu, arti pembukaan sangatlah penting dalam sebuah konsitusi negara.Melalui pembukaan, kita diantarkan pada gambaran umum negara tersebut.

A.Kedudukan pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 merupakan kristalisasi atau inti dari pikiran atau gagasan dari para pendiri Negara (The founding father). Pembukaan UUD juga merupakan hasil perjuangan dari para pendiri Negara dalam upaya memberikan landasan yang kokoh bagi Negara republik Indonesia agar mampu bertahan lama, tidak hanya untuk puluhan tahun melainkan untuk ratusan tahun.Pembukaan UUD 1945 memuat rumusan dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila.Pada saat pemerintah melaksanakan amandemen terhadap UUD 1945, satu-satunya unsur dalam sistematika UUD 1945 yang tidak diamandemen adalah Pembukaan UUD 1945.Pembukaan UUD 1945 mungkin dapat dianggap sebagai preambule yang lengkap karena memenuhi unsur-unsur politik, religious, moral dan mengandung ideology Negara (state ideyologi), yaitu pancasila.Pada pembukaan UUD 1945 pula itulah terdapat pancasila secara formal yuridis. Dari sudut pandang ilmu hukum walaupun UUD 1945 merupakan hukum dasar Negara Indonesia yang tertulis, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan diatas UUD yang terdiri atas pasal-pasal. Pembukaan UUD mempunyai kedudukan tetap tidak dapat berubah.karena, mengubah isi pembukaan berarti sama dengan membubarkan Negara. Kehidupan bernegara bangsa Indonesia sejak awalnya dengan sadar juga didasarkan pada konstitusi.Hal itu tampak dari pembukaan UUD 1945 yang telah direncanakan sebelum dilakukannya proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kalimat induk alinea IV pembukaan itu antara Iain menyatakan “…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia…” kalimat induk disusul oleh anak kalimat yang menyatakan “…yang terbentuk dalam suatu susunan Negara republic Indonesia yang berkedaulatan rakyat…” dari dua kalimat itu tampak bahwa sejak awal bernegara bangsa Indonesia menganut konstitusionalisme yang nasional itu tampak dari kemerdekaan yang disusun dalam UUD adalah kemerdekaan kenabangsaan. Adapun konstitusionalisme yang demokratis itu tampak dari sifat UUD Negara yang berbentuk republic dan berkedaulatan rakyat.Pernayatan serupa juga terdapat dalam mukadimah konstitusi Negara republic Indonesia serikat dan mukadimah UUD sementara.Dalam kedua mukadimah itu dinyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu disusun dalam suatu piagam yaitu UUD.Untuk mengetahui apakah UUD 1945 merupakan mkonstitusi yang demokratis dapat diukur dengan mempertanyakan kekuasaan pemerintah ditetapkan dalam UU.

Adapun kedudukan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1.Rumusan Pembukaan merupakan Pokok Kaidah Negara fundamental yang menentukan adanya UUD Negara tersebut (sumber hukum dasar).

Kata dan kalimatnya tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil pemilu. Penguba-han Pembukaan UUD 1945 berarti pengubahan esen-si cita moral dan cita hukum yang ingin diwujudkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, maka Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari Pasal-pasal UUD 1945. Sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental, Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945. Pokok kaidah negera yang fundamental menurut ilmu hukum tata Negara mempunyai beberapaunsur mutlak antara lain:

1. Dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk Negara dan terjelma dalam suatu bentuk pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk Negara untuk menjadikan hal-hal tetentu sebagai dasar Negara yang dibentuknya.
2. Dari segi isinya, memuat dasar-dasar pokok Negara yang dibentuk sebagai berikut :

  • Dasar tujuan Negara (tujuan umum dan tujuan khusus).Tujuan umum, tercakup dalam kalimat untuk memajukan kesejahteraan umumdan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Tujuan umum ini berhubungan dengan masalah hubungan antara bangsa (hubungan luar negri) atau politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
  • Tujuan khusus, tercakup dalam kaimat “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan ehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan social bagiseluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini bersifat khusus dalam kerangka tujuan bersama, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur.
  • Ketentuan diadakannya Undang- Undang Dasar yang tersimpul dalam kalimat, “Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”.
  • Bentuk Negara, adalah “Republik yang berkedaulatan Rakyat”
  • Dasar filsafat Negara (asas kerohaian) pancasila yang tercakup dalam kalimat “….dengan berdasar kepada : Ke-Tuhanan yang MAha Esa; Kemanusian yang adil dan beradab, PersatuanIndonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Dengan demikian, pembukaan UUD 1945 telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental (  fundamental norm ).

2.Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan lebih tinggi.

Pembukaan UUD 1945 memuat hal-hal fondemental Negara yaitu tujuan Negara, bentuk Negara, dan asas kerohanian Negara yang pada hakikatnya merupakan dasar bagi penyususan Negara Pada tingkatan tertinggi pembukan UUD 1945 memberikan faktor mutlak bagi adanya tertib hukum di Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat Pancasila sebagia norma dasar Negara (staatfundementalnorm). UUD 1945 bukanlah merupakan suatu tertib hokum tertinggi karena di atasnya masih ada Pancasila sebagai norma dasar Negara yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea IV. Pembukaan UUD 1945 memiliki dasar hukum yang sangat kuat.Pembukaan UUD 1945 memuat sendi-sendi mutlak bagi Negara Republik Indonesia.Pembukaan UUD 1945 tadak dapat diubah karena mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti mengubah Indonesia hasil Proklamasi 17 Agustus 1945.B.

3.Sebagai pernyatan kemerdekaan yang terperinci

Bangsa Indonesia meproklamasikan kemerdekaan Indonesia dalam suatu naskah proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi tersebut sangat singkat dan terdiri atas dua alinea sebagai berikut: Makna dari teks proklamasi tersebut adalah: 1. Suatu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia 2. Tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan berkaian dengan proklamasi tersebut.Pembukaan UUD 1945 alinea III merupakan pernyataan secara terperinci mengenai pernyataan kemerdekaan tersebut. Dan dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV berisi pembentukan pemerintahan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

  1. Tujuan Negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social
  2. Undang-Undang dasar Negara yaitu disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesai itu dalam suatu Undang-Undang dasar
  3. Bentuk susunan Negara yaitu dalam suatu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.
  4. Dasar Negara yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusaiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaatan/perwakilan, serta mewujutkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia Jadi pembukaan UUD 1945 adalah pernyataan kemerdkaan Republik Indonesia yang terperinci dan naskah proklamasi bangsa Indonesia.
B.Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal didalamnya (batang tubuh UUD 1945)
Pembukaan  UUD 1945 sangat memiliki hubungan dengan pasal-pasal didalamnya,dengan itu UUD memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

  1. Karena sifatnya tertulis dan rumusannya jelas, UUD 1945 merupakan hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, dan juga mengikat setiap warga negara.
  2. Membuat norma–norma, aturan–aturan serta ketentuan –ketentuan yang dapat dan harusdilaksanakan secara konstitusional.
  3. UUD 1945, termasuk pembukaan UUD 1945 yang dalam tertib hukum Indonesia merupakan undang –undang yang tertinggi, menjadi alat kontrol norma–norma hukum yang lebihrendah dalam hirarki tertib hukum Indonesia.
C. Pokok fikiran dalam pembukaan UUD 1945

Sistematika UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 meliputi Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea. Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan dan  ayat aturan tambahan, serta penjelasan UUD 1945 yang terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat empat pokok pikiran, yang merupakan pancaran dari dasar falsafah negara. Keempat pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah sebagai berikut :
  • Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indoensia atas dasar persatuan
  • Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
  • Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan
  • Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.





Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel