Hukum Bisa Menimpa Semua Orang - Ruang Pendidikan

Hukum Bisa Menimpa Semua Orang

Tidak semua orang tahu hukum, namun faktanya masalah hukum bisa menimpa semua orang. Pengalaman dan profesi Penulis sebagai Pengacara/Advokat, menyadarkan Penulis bahwa masih banyak masyarakat khususnya mereka yang miskin, lemah dan buta hukum yang sangat kebingungan saat masalah hukum menimpa, dan mungkin anda salah satunya. Tak sedikit juga yang menjadi korban “penipuan” dari oknum aparat penegak hukum yang menggunakan hukum untuk menipu dan memeras masyarakat awam. 

ruangpendidikan.net


Hukum dijadikan alat untuk mengancam, memeras, memaksa, mengkriminalisasi dan membenarkan tindakan-tindakan tidak terpuji oknum-oknum aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan perlindungan dan pemahaman kepada masyarakat. Tak jarang juga hukum malah digunakan sebagai legitimasi untuk merampas hak-hak masyarakat. Masyarakat yang tak mengerti soal hukum hanya bisa pasrah haknya terampas dan terabaikan. Padahal hukum ada untuk melindungi masyarakat. Hukum untuk manusia bukan sebaliknya.  

Banyak faktor yang menyebabkan penegakkan hukum kita “bobrok”, salah satunya karena integritas penegak hukum yang jauh dari seharusnya. Ditambah lagi kurang pahamnya masyarakat akan hukum telah menjadi lahan “empuk” oknum penegak hukum untuk membodoh-bodohi masyarakat guna mencari keuntungan. Dengan kata lain masyarakat sering dipandang sebagai objek penderita yang bisa diperas habishabisan. 

Memang tak bisa dipungkiri hukum kita juga masih belum komprehensif dan belum cukup ramah untuk masyarakat awam. Bahasa hukum yang “ngejelimet” ditambah masih kurang lengkapnya penjelasan suatu pasal dalam peraturan membuat hukum itu sulit dipahami. Akibatnya, masyarakat tidak tahu apa yang sebenarnya menjadi hakhaknya yang dijamin dan diatur oleh hukum.   

Misalnya pasal penganiayaan. Apa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penjelasan soal penganiayaan ini hanya bisa kita temukan di dalam Putusan Mahkamah Agung dari negeri Belanda sana yang sekarang dijadikan acuan di Indonesia. Penulis yakin tidak komprehensifnya peraturan perundang-undangan dalam menjelaskan serta menguraikan suatu pasal hukum telah memunculkan kesulitan tersendiri bagi aparat penegak hukum apalagi bagi masyarakat awam.  

Suatu sosialisasi hukum atau perundang-undangan seharusnya menjadi kewajiban bagi negara agar hukum itu bisa merata di seluruh masyarakat. Namun faktanya hal tersebut masih jauh dari yang seharusnya. Kehadiran buku ini adalah dimaksudkan sebagai alat sosialisasi untuk mempermudah masyarakat agar memahami hak-hak hukumnya dan memahami masalah-masalah hukum yang sering terjadi di masyarakat agar tidak ditipu atau dibodoh-bodohi lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya apakah bisa seorang yang karena tidak mampu membayar utang dijebloskan ke penjara? apa hak-hak karyawan jika di-PHK oleh perusahaan, apa hak isteri jika dicerai suami dan sebagainya yang semuanya akan dijelaskan di dalam buku ini. Juga, buku ini akan mempermudah masyarakat dalam memahami peraturan hukum yang begitu banyak dan tersebar. Misalnya tidak perlu lagi mencari literatur ataupun putusan negeri belanda tersebut untuk memahami apa yang dimaksud dengan penganiayaan karena akan dijelaskan di dalam buku ini, masyarakat juga akan dipermudah memahami apa yang dimaksud penipuan dan seluk beluknya menurut hukum, dan jenis tindak pidana lainnya seperti penggelapan, pencurian, pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. 

Dalam masalah perdata, buku ini juga akan menjelaskan soal pengertian dan seluk beluk wanprestasi, perbuatan melawan hukum, hukum waris, hukum pertanahan, hukum jaminan hukum ketenagakerjaan dan sebagainya. Juga akan dijelaskan kemana harus mengadu atau bagaimana langkah/tindakan yang cepat dan tepat yang harus diambil jika masalah hukum menimpa. 

Akhir kata penulis ingin mengutip sebagian pasal dari Deklarasi Montreal yang mengatakan “It shall be the responsibility of lawyers to educate members of the public about the principles of the Rule of Law; the importance of the independece of the judiciary and of the legal profession and to inform them about the rights and duties and the relevant and available remedies”. 

Jakarta, 24 Agustus 2016 
Boris Tampubolon, S.H.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel