Hukum Perdata dan Hukum Pidana - Ruang Pendidikan

Hukum Perdata dan Hukum Pidana

Hukum pidana dan hukum perdata merupakan cabang dari ilmu hukum. Sebetulnya masih ada lagi cabang-cabang ilmu hukum lain seperti hukum administrasi negara, hukum tatanegara dan sebagainya. Namun di dalam buku ini penulis akan batasi pembahasan hanya pada hukum pidana dan perdata saja. Alasannya masalah hukum pidana dan perdata mungkin lebih banyak dialami oleh masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari.  

ruangpendidikan.net


Selanjutnya muncul pertanyaan apa bedanya hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana dan hukum perdata jelas berbeda. Kita bisa lihat perbedaannya dari beberapa sudut pandang. Namun sebelumnya perlu kita tahu bahwa hukum perdata itu masuk dalam hukum privat, sementara hukum pidana masuk dalam hukum publik.  

Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lain. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara (atau alat-alat negara misalnya Polisi, Jaksa, dsb) dengan warga negara.  

Dari sisi pengertiannya, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan yang lain, yang menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Sedangkan hukum pidana, mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat (warganegara) dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat.
  
Contoh hukum perdata: A menjual sepeda kepada B. Hubungan hukum yang muncul adalah hanya antara A dan B atas dasar perjanjian. Di mana B berkepentingan untuk mendapatkan sepeda yang ia beli dari A, sementara A berkepentingan mendapat uang pembayaran sepeda dari B dan berkewajiban menyerahkan sepeda yang ia jual kepada B. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak lain yang dirugikan bisa menggugat ke Pengadilan. Di sini yang menjadi titik berat adalah kepentingan masing-masing pihak yaitu A atau B yang menjadi pihak dalam jual beli sepeda tersebut. 

Contoh hukum pidana: A menganiaya B.  Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 351 KUHP. Sehingga untuk menjaga ketertiban A harus diamankan polisi dan ia harus diproses dan diadili di Pengadilan. 

Dari isinya, Hukum perdata mengatur hubungan antara orang satu dengan yang  lain. Aturan mengenai hukum perdata (secara umum) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Susunan dalam KUH Perdata terdiri dari 4 buku. Buku I, mengatur tentang hukum orang dan keluarga; Buku ke II, mengatur tentang Hukum Benda dan Waris; Buku Ke III mengatur tentang hukum perikatan/perjanjian; dan Buku ke IV mengatur tentang Hukum Pembuktian Perdata dan Lewat Waktu atau Daluarsa. Sedang, Hukum Pidana merupakan keseluruhan peraturan hukum yang mengatur/menerangkan perbuatan mana yang merupakan kejahatan, dan mana yang merupakan pelanggaran. 

Hukum Pidana (secara umum) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disingkat KUHP. KUHP terdiri dari 3 bagian/buku. Bagian pertama mengatur tentang Ketetuan Umum; bagian kedua tentang Kejahatan; bagian ketiga tentang Pelanggaran. Bagian ketentuan umum memuat asas-asas, ruang lingkup , pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam KUHP. Bagian Kejahatan mengatur perbuatanperbuatan mana yang dikategorikan perbuatan Kejahatan misalnya pembunuhan, pencurian, perkosaan, penggelapan, dan sebagainy. Sedangkan bagian pelanggaran mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dikategorikan perbuatan pelanggaran seperti pelanggaran lalu lintas, membuat keributan pada malam hari, mengemis, dan sebagainya. 

Melebar sedikit tentang bedanya pelanggaran dan kejahatan, sederhananya, pelanggaran merupakan tindak pidana yang dikategorikan ringan. Ancaman sanksinya pun lebih ringan dari tindak pidana Kejahatan. Sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran adalah pidana kurungan yaitu maksimal kurungan penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Sementara sanksi untuk kejahatan maksimal pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, atau pidana penjara seumur hidup bahkan hukuman mati. 

Kembali lagi, dari sisi pelaksanaannya, pelanggaran hukum perdata baru akan diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang mengadu tersebut menjadi penggugat dalam perkara itu.  

Contoh: A menjual sepeda kepada B dengan harga 2 juta rupiah. B sudah menyerahkan uang pembayaran sepeda kepada A. Tapi A tidak menyerahkan sepedanya. Dalam kasus ini B harus mengambil tindakan yaitu menggugat A ke Pengadilan sehingga perkara ini bisa diproses secara hukum. Jika B diam-diam saja. Maka pengadilan tidak akan melakukan tindakan apapun. Jadi inisiatifnya harus dari para pihak. Sedangkan pada hukum pidana, pelanggaran terhadap norma hukum pidana segera diambil tindakan oleh alat perlengkapan negara (Polisi, Jaksa, Hakim/Pengadilan). 

Contoh: A membunuh B. Mengetahui hal tersebut Polisi harus segera mengambil tindakan untuk menangkap A dan memprosesnya secara pidana, tanpa harus menunggu pengaduan atau pelaporan dari B (Korban) ataupun keluarganya. Jadi inisiatifnya datang dari Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian.  

Dari segi cara menafsirkannya, pada hukum perdata boleh melakukan berbagai macam penafsiran terhadap undang-undang hukum perdata. Sedangkan hukum pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam undang-undang hukum pidana tersebut.

Dari segi sanksi, Pelanggaran hukum perdata mewajibkan si pelanggar mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan (Jadi tujua
nnya itu menuntut ganti rugi secara materi). 
Contoh: A tidak membayar utangnya beserta bunga kepada B sehingga B rugi. B dapat menggugat A ke Pengadilan agar A membayar utangnya beserta bunga kepada B. Jadi yang dituntut ialah penggantian kerugian secara materi. Sedangkan sanksi bagi pelanggar hukum pidana adalah kurungan badan (penjara) atau denda dan bukan ganti rugi materi.  

Contoh: A ditipu oleh B sebesar 100 juta. Kemudian A melaporkan B ke polisi atas dasar penipuan. B pun tertangkap dan di proses hingga pengadilan dan dihukum penjara. Dalam kasus ini tidak ada kewajiban B harus mengembalikan uang A sebesar 100 juta tersebut. Sanksi yang diterima B hanya hukuman penjara saja. Dan B tidak ada kewajiban secara pidana untuk mengganti uang A yang 100 juta tersebut. Jika A mau menuntut kerugian pada B, maka ia harus mengajukan gugatan ganti kerugian (menempuh jalur perdata) ke pengadilan.  

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel