Jaminan Fidusia - Ruang Pendidikan

Jaminan Fidusia

Dasar hukum jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Menurut Pasal 1 angka 1 UU Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan definsi fidusia di atas, bisa dipahami bahwa dasar jaminan fidusia ini adalah kepercayaan atau dengan kata lain bisa disebut dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”. 

Berbeda dengan gadai yang objek gadainya harus diserahkan kepada kreditur dan dikuasai secara fisik oleh kreditur selaku pemegang gadai, jaminan fidusia justru dilakukan hanya dengan menyerahkan kepemilikan benda tanpa menyerahkan objek fidusia secara fisik sama sekali kepada kreditur. Kreditur selaku pemegang jaminan fidusia cukup diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai dasar hak dari kreditur (yang mempunyai kekuatan eksekutorial) yang di dalamnya antara lain memuat soal uraian benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Sehingga praktis benda yang menjadi jaminan fidusia secara fisik memang dikuasai oleh debitur tapi benda tersebut sudah diikat secara hukum sebagai jaminan melalui Sertifikat Jaminan Fidusia. 

ruangpendidikan.net


Sifat Jaminan Fidusia Sifat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UU Fidusia sebagai berikut: 
1. Jaminan fidusia bersifat accosoir.(Pasal 4 UU Fidusia) 
Artinya, jaminan fidusia harus mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau utang-piutang yang dijamin dengan fidusia. Jadi harus ada perjanjian kreditnya dulu, baru dibuat akta penjaminan dengan fidusia/Akta Jaminan Fidusia, dan bukan sebaliknya atau hanya salah satu. 

2. Jaminan fidusia mengikuti benda yang menjadi objek jaminan/droit de suite. (Pasal 20 UU Fidusia). 
Artinya, Kreditur selaku penerima jaminan fidusia mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada. Hal ini berarti jika debitur lalai, kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia tidak kehilangan haknya untuk mengeksekusi objek fidusia walaupun objek tersebut telah dijual dan dikuasai pihak lain. 

3. Jaminan fidusia memberikan hak untuk didahulukan dari kreditur yang lain/preferent. (Pasal 27 UU Fidusia) 
Maksudnya, jika debitur cidera janji, maka kreditur sebagai penerima fidusia punya hak untuk didahulukan daripada kreditur lainya untuk menjual dan mengeksekusi benda jaminan fidusia dan hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan utang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut. 

4. Jaminan fidusia untuk menjamin utang yang telah ada atau yang akan ada. (Pasal 7 UU Fidusia). 
Artinya, Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa: a. utang yang telah ada; b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. 

5. Jaminan fidusia bisa menjamin lebih dari satu utang. (Pasal 8 UU Fidusia) 
Maksudnya, benda jaminan fidusia dapat dijaminkan oleh debitur kepada beberapa kreditur yang secara bersama-sama memberikan kredit atau utang kepada seorang debitur dalam satu perjanjian kredit. Pasal 17 UU Fidusia, melarang pemberi fidusia melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek fidusia yang sudah terdaftar. 

6. Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial. (Pasal 15 UU Fidusia) 
Maksudnya, bila debitur lalai, maka kreditur berhak mengeksekusi benda jaminan fidusia. Eksekusi tersebut bisa dilakukan atas kekuasaan sendiri tanpa harus melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini diatur dalam Pasal 15 UU Fidusia yang intinya mengatakan “ Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuahan Yang Maha Esa” mempunyai kekuataan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

7. Jaminan fidusia mempunyai sidat spesialitas dan publisitas. 
Sifat spesialitas adalah uraian yang jelas dan rinci soal objek jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia. Sedang, sifat publisitas adalah berupa pendaftaran akta jamina fidusia yang dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. 

8. Jaminan fidusia berisi hak untuk melunasi utang. 
Maksudnya, jaminan fidusia bukan untuk dimiliki oleh Kreditur. Melainkan hanya sebagai jaminan pelunasan utang debitur. Jadi seandainya debitur tidak bisa membayar utangnya, Kreditur tidak punya hak untuk memiliki benda yang dijaminkan dengan fidusia tersebut. Melainkan kreditur harus menjual benda jaminan fidusia tersebut dan hasil penjualan benda gadai tersebut digunakan untuk melunasi utang debitur. Sifat ini sesuai dengan sifat jaminan pada umumnya yaitu sifat memberikan jaminan untuk pelunasan utang bukan hak untuk memiliki benda yang dijaminkan.  Seandainya debitur setuju mencantumkan janji bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia mejadi milik kreditur jika debitur tak mampu membayar utang/cidera janji, maka janji semacam itu batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada (Lihat Pasal 33 UU Fidusia).  

Objek atau benda yang dapat dibebani jaminan fidusia sebagai berikut: 
1. Benda bergerak berwujud. Contohnya: kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truk, sepeda motor, dan lain-lain; mesin-mesin pabrik, yang tidak melekat pada taah/bangunan pabrik; perhiasan; alat inventaris kantor; kapal laut berukuran di bawah 20m3; perkakas rumah tangga seperti tv, tape, kulkas, mebel, dan lainlain; alat-alat pertanian dan lain sebagainya. 

2. Barang bergerak tidak berwujud. Contohnya: wesel, sertifikat deposito; saham; obligasi; deposito berjangka; dan lain sebagainya. 

3. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dibebani hak tanggungan. 

4. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. 

5. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain. 

6. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari. 

Hapusnya jaminan fidusia 
Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut (Pasal 25 UU Fidusia):  
1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; 
2. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau 
3. Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel