Memahami Masalah Perdata Hukum Jaminan - Ruang Pendidikan

Memahami Masalah Perdata Hukum Jaminan

Jaminan ini biasanya selalu dikaitkan dengan masalah utang. Misalnya, Ada orang yang mau pinjam uang dan si peminjam minta jaminan.  

Pemahaman umum di masyarakat, jaminan itu digunakan untuk “jaga-jaga” kalau debitur atau orang yang berutang tidak mengembalikan uang yang dipinjam, maka jaminan bisa diambil oleh si kreditur sebagai bentuk pelunasan utang debitur. Benar tidak anggapan demikian, mari kita bahas.  

Menurut KBBI, Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima. Secara umum jaminan diartikan sebagai penyerahan kekayaan, atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.

ruangpendidikan.net


Jadi pada dasarnya seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan dan diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban kepada semua kreditur secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi: 

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”  

Menurut J Satrio, Hukum Jaminan, adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. 

Ringkasnya, hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.

1. Sifat Jaminan 
Sifat Jaminan pada umumnya adalah sifat yang memberikan hak jaminan untuk pelunasan utang, bukan hak untuk memiliki benda yang dijaminkan.  

Jadi seandainya debitur cidera janji atau tidak bisa melunasi utangnya kepada kreditur, kreditur tidak bisa memiliki atau mengambil benda yang dijaminkan kepadanya tersebut sebagai miliknya. Melainkan kreditur harus menjual benda milik debitur yang dijaminkan kepadanya tersebut secara lelang di muka umum. Hasil penjualan barang jaminan tersebut lalu digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur. Setelah digunakan untuk melunasi utang debitur, jika masih terdapat sisa, maka kreditur harus mengembalikan sisa uang tersebut kepada debitur. Jika hasil penjualan ternyata masih belum cukup melunasi utang debitur, maka kekurangannya tetap harus dilunasi debitur.  

Intinya, jaminan tidak memberikan hak untuk memiliki benda yang dijaminkan, melainkan memberikan hak jaminan untuk pelunasan utang. 

2. Jenis-Jenis Jaminan 
Jenis jaminan ada dua macam. Pertama, Jaminan Perorangan; Kedua, Jaminan Kebendaan. 

a. Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) 

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur.

Dasar hukumnya Pasal 1820 KUH Perdata berbunyi: “Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.” 

Contoh Jaminan Perorangan:  Bank Z memberikan kredit sebesar 2 Miliar rupiah kepada PT X berdasarkan perjanjian kredit dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Untuk menjamin atau menanggung pelunasan utang PT X kepada Bank Z, Bank Z meminta kepada pihak ketiga yaitu Komisaris bernama A dan Direktur bernama B untuk menjadi penjamin atau penanggung utang PT X. Kemudian Bank Z mengadakan perjanjian penjaminan atau penanggungan utang dengan A dan B untuk menjamin dan menanggung utang PT X jika PT X lalai membayar utangnya.  

b. Jaminan Kebendaan 

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang objeknya berupa baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur. Sebagaimana disebutkan di atas, benda debitur yang dijaminkan bisa berupa benda tidak bergerak maupun bergerak. Untuk benda bergerak dapat dijaminkan dengan gadai dan fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak khususnya tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dibebankan dengan hak tanggungan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda, benda yang Berkaitan Dengan Tanah) dan untuk benda tidak bergerak bukan tanah seperti  kapal laut dengan bobot 20 m3 atau lebih dan pesawat terbang serta helikopter dibebankan dengan hak hipotik.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa Jaminan Kebendaan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu: a) Gadai; b) Fidusia; c) Hak Tanggungan; d) Hipotik.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel