Pengertian Tindak Pidana dan Perbuatan Melawan Hukum - Ruang Pendidikan

Pengertian Tindak Pidana dan Perbuatan Melawan Hukum

Tindak Pidana

Tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum (hukum pidana) yang disertai dengan ancaman (saknsi) berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut. Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut melanggar unsur-unsur pasal pidana. Misalnya, Pasal 362 KUHP tentang pencurian menyebutkan;  

“barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. 

ruangpendidikan.net


Jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal di atas, maka orang tersebut sudah melakukan tindak pidana pencurian. Beda lagi jika pasal yang dilanggar adalah Pasal 378 tentang penipuan. Jika tindakan seseorang memenuhi unsur-unsur pasal 378 tersebut, berarti dia telah melakukan tindak pidana penipuan. 

Sederhananya, semua perbuatan, baik itu p
encurian maupun perbuatan lain sudah diatur dalam undang-undang (dalam hal ini KUHP) disertai juga dengan sanksi pidananya. Sehingga setiap perbuatan yang melanggar atau memenuhi unsur-unsur pasal yang ada dalam KUHP tersebut, dikatakan sebagai tindak pidana dan bagi yang melakukan disebut pelaku tindak pidana.

Perbuatan Melawan Hukum 

Sebetulnya, tindak pidana juga merupakan perbuatan melawan hukum. Sebab ada hukum yang dilanggar dalam setiap tindakan pidana. Bedanya, sifat perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana bersifat publik (ada kepentingan umum yang dilanggar disamping mungkin juga kepentingan individu), sementara dalam hukum perdata sifatnya privat (yang dilanggar hanya kepentingan individu).  

Dalam buku ini, Penulis memisahkan antara Tindak Pidana dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum dalam buku ini adalah perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer; 

 “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang  lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,  mengganti kerugian tersebut”  

Dapat dipahami, Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud di sini ialah perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Artinya, tidak ada sanksi pidana jika dilanggar, namun memberikan sanksi wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.  

Contoh, A meminjam uang sebesar 100 juta dari B dengan jaminan sebidang tanah milik A. Pada tanggal yang sudah disepakati A pun mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut kepada B. Namun, B tidak mengembalikan tanah A yang dijaminkan kepadanya tersebut kepada A. Ternyata tanah A yang dijaminkan tersebut telah dijaminkan lagi kepada C dan C telah menjual tanah A tersebut ke orang lain. 

Dalam kasus ini, B telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan B yang menjaminkan tanah A tenpa hak kepada C telah membuat A mengalami kerugian karena ia kehilangan tanahnya yang seharusnya ia dapatkan kembali. 

Jadi dapat dipahami, tindak pidana merujuk pada konteks hukum pidana, sementara perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel